KONFLIK POLITIK ERA JOKOWI, RAKYAT MENDERITA

(Ilustrasi Kisruh Partai Golkar)

Kisruh yang terjadi di beberapa Partai Politik membuat resah rakyat Indonesia. Rakyat tak terasa dampak yang baik dengan pecahnya kepemimpinan di beberapa PARPOL. Dinamika yang tak sehat dalam berpolitik, kini publik mulai dilema dalam menentukan arah Demokrasi Indonesia. Walaupun kondisi seperti ini belum akut dampak permasalahannya ke konsikuen dari beberapa PARPOL. Namun, sangat disayangkan dengan proses Politik kini semakin kacau tak karuan dikarenakan ikut campurnya lembaga pemerintahan dalam menentukan sikap mana yang benar dan salah.

            Kultur politik yang berlarut-larut dengan permasalahan kisruh kepimpinan, akan berdampak kepada rakyat. Para wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat kini mereka memikirkan kekuasaannya saja bukan sebaliknya, memikirkan nasib bangsa dan rakyatnya. Dengan adanya kisruh ini PARPOL kini di senayan lebih menyibukkan diri permasalahan Politik. Bahwa kita ketahui bersama para Anggota DPR adalah perpanjangan tangan rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Beberapa hari yang lalu Pemerintah sudah menaikkan harga BBM, dengan berdalih Pemerintah untuk mengatasi melemahnya rupiah. Hampir 5 bulan terakhir ini harga BBM di Indonesia berubah-ubah. Hal inilah, sebenarnya yang belum tercover oleh DPR karena disibukkan dengan masalah Internal Politik.

            Apalagi Indonesia sekarang terbagi di dua kubu yang berseberang. Ada KIH dan KMP, menjelang Pemilihan Presiden 2014 kekisruhan telah melanda internal Partai Ka’bah dan Partai Beringin, yang bermula adanya perbedaan sikap memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden.  Ketua umum PPP Suryadharma Ali dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakri, ketika itu memilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa lewat KMP. Namun, elit di setiap Partai Politik itu yang ingin Partainya mendukung Jokowi Widodo-Jusuf Kalla.

            Publik harus bersabar, dengan konflik elit PARPOL ini membuat terabaikan dalam mengambil kebijakan Pemerintah. Kisruh ini pun tak sampai di internal Partai tersebut, kini sudah hampir masuk ke ranah Hukum sehingga sangatlah sulit untuk Rekonsiliasi dari kisruh kepemimpinan PARPOL. Benjamin Reilly dan Per Nordlund (2008), Indonesia tampak pas masuk ke dalam kategori states of conflict-prone politics- Negara yang rentan dengan konflik Politik.

            Konflik yang berkepanjangan ini nantinya berdampak kepada rakyat yang menjadi tumbalnya. Loyalis para pendukung akan adu kekuatan di masing-masing daerah sehingga stabilitas keamanan dan keyamaan terganggu. Belum pula, dengan pengambilan kebijakan di senayan terhadap rakyat permasalahan ekonomi, harga-harga pokok yang semakin liar, BBM harganya yang naik turun lagi, Penegakkan Hukum yang timpang tindih, Masalah Korupsi yang banyak di Politisir kepentingan, lemahnya Rupiah, Stabilitas keamanan, dan Intervensi asing.

            Kondisi yang prihatin saat ini, seharusnya kisruh PARPOL bisa terselesaikan melalui Musyawarah yang elegen dan mengutamakan kepentingan rakyat. Ke depan kalau masalah ini terselesaikan maka, persoalan bangsa yang akut kini perlahan dengan pasti terselesaikan secara maksimal.