BBM Naik Rakyat Sensara

Assalamualaikum wr. Wb

Rakyat sudah banyak putus asa dengan pemerintah, kepercayaan Rakyat sangatlah kurang dengan pemerintah. Negara ini juga tidak lagi menjamin Rakyatnya untuk hidup lebih layak lagi. Tak kita pungkiri lagi Kekuatan perokonomian Negara Indonesia di jadikan pusat meraup keuntungan bagi penanam Modal asing Imbasnya Rakyat menjadi sensara, banyak lahan warga yang tergusur, SDA (Sumber Daya Alam) Tambang, Minyak, Gas dan Batubara yang ada terus di manfaatkan oleh pihak asing sehingga anak bangsa tidak dapat untuk mengolanya sendiri dan menikmati hasil bumi pertiwi ini, apa lagi belum permasalahan Korupsi yang sangat meningkat tajam di Indonesia. Indonesia sudah Reformasi 15 tahun yang lalu lamanya akan tetapi, perubahan itu belum banyak yang signifikan di rasakan masyarakat. Kita seharusnya banyak belajar dari negara-negara kecil yang dulunya hingga berkembang seperti Jepang dengan Industrinya, china dengan Ekonomi pasar global yang tepat sasaran buat negaranya dan Negara Iran dengan kemandirianya membuat Nuklir. Ini merupakan salah satu contoh skup Negara di Dunia yang sangat berkembang dan maju. Sedangkan Negara Indonesia sendiri apa yang di hasilkan.

Fakta mengatakan issue hari ini terkaitnya akan naik BBM akan tetapi, ini semua terelakkan dengan data yang ada. Bahwasannya Subsidi BBM dalam tahun anggaran 2013 di APBN mencapai Rp 193 T atau setara dengan 11,4% dari total belanja APBN 2013, pagu subsidi ini masih berada di bawah realisasi subsidi BBM di tahun anggaran 2012 yang ketika tutup buku tercatat jumlah konsumsi BBM bersubsidi melonjak hingga Rp 211,9 T. Ditetapkannya pagu subsidi BBM 2013 dibawah realisasi konsumsi subsidi BBM mengharuskan adanya penambahan kuota subsidi BBM pada APBN-P 2013. Berdasarkan data statistik minyak bumi dari Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), pada tahun 2005 tingkat konsumsi mogas atau yang dikenal dengan bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 101.867 juta barel minyak. Namun pada tahun 2011 silam tingkat konsumsi mogas melonjak menjadi 165.308 juta barel minyak. Data dari Kementerian ESDM ini membuktikan bahwa konsumsi energi di Indonesia tiap tahunnya selalu meningkat. (Muhammad Ali Husein, Kompasiana April 2013).

Melonjaknya konsumsi BBM ini tak lain salah satunya disebabkan oleh meningkatnya pengguna kendaraan bermotor yang menurut statistik BPS selalu meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2009 berjumlah 52 juta pengguna, meningkat menjadi 62 juta pengguna pada 2010 dan kembali meningkat pada tahun 2011 menjadi 68 juta pengguna. Secara pandangan normatif bernegara, sepeda motor di Indonesia sudah tidak digolongkan sebagai barang mewah, karena penggunanya yang semakin meningkat signifikan adalah tanda bahwa sepeda motor kini banyak digunakan oleh masyarakat kelas menengah dan bawah. Jika pengurangan subsidi BBM disahkan maka yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat kelas menengah dan bawah. Data dari BPS memperkuat siapa yang paling dirugikan dengan pengurangan subsidi BBM. Total penduduk Indonesia pada sensus tahun 2010 mencapai 237.641.326 jiwa, dengan tingkat kemiskinan sebanyak 28.594.60 jiwa pada September 2012 silam. Jika pengurangan subsidi BBM dilakukan maka tingkat kemiskinan akan semakin bertambah. Kompensasi BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) yang ditawarkan Pemerintah pun hanya bisa dinikmati dalam hitungan bulan, dan tidak dapat digunakan dalam kurung waktu yang panjang, namun kerugian yang menimpa masyarakat menengah ke bawah akibat pengurangan subsidi BBM adalah hitungan tahunan.pemerintah hanya ingin berdalih dengan naiknya BBM maka, bisa di atasi dengan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Coba kita lihat barang-barang yang di konsumsi oleh masyarakat sangatlah mahal. Apalagi belum keperluan keluarga mereka sehari-hari yang sudah berkeluarga yang anaknya Kuliah misalnya bermotor atomatis orang tua tersebut akan meragok kocek dua kali lipat dari sekarang apabila BBM di naikkan.

Sejauh ini Pemerintah berdalih bahwa APBN 2013 semakin terbebani dengan tingkat subsidi yang semakin tinggi dari tahun ke tahunnya. Dengan semakin meningkatnya jumlah kuota BBM bersubsidi maka semakin banyak jumlah BBM yang harus di impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Timpangnya impor yang tidak dibarengi dengan tingkat ekspor membuat neraca perdagangan impor ekspor menjadi defisit sehingga tidak baik untuk fiskal. Hal ini bisa membuat APBN terbebani, pembebanan APBN pun menimbulkan defisit APBN yang semakin membesar. Tahun anggaran 2012 realisasi APBN terjadi defisit sebesar Rp 146 T, sedangkan tahun anggaran 2013 di APBN diperkirakan akan defisit sebesar Rp 153 T. Defisit tersebut secara APBN akan ditutupi oleh pembiayaan anggaran baik dalam negeri maupun luar negeri. Sejauh ini pembiayaan anggaran luar negeri yang berasal dari FDI (Foreign Direct Investment) sangat kecil karena investor menyadari infrastruktur di Indonesia masih rendah. Padahal syarat utama meningkatkan iklim investasi di sebuah Negara adalah dengan memperkuat infrastruktur, namun dana untuk infrastruktur di Indonesia tahun 2013 hanya Rp 155,5 T, masih belum cukup untuk menarik investor untuk investasi.

Karena itulah pembiayaan anggaran luar negeri seringkali dipenuhi dengan hutang bilateral, alhasil hutang Negara semakin bertambah. Maka solusi dari Pemerintah adalah pengurangan subsidi BBM agar tidak membebani APBN.Data dari Pemerintah tersebut memang harus diperhatikan, namun bukan semata-mata menjadikan pengurangan subsidi sebagai satu-satunya solusi yang harus dilakukan. Pengurangan subsidi memang pantas jika melihat asumsi ekonomi makro yang sedang fluktuatif kini, namun imbas terbesarnya adalah ke rakyat menengah dan bawah secara kebanyakan. Mengingat jumlah penduduk miskin yang masih berkisar pada 28 juta jiwa, Pemerintah harus melakukan cara lain untuk menyelamatkan APBN 2013 selain dengan mengurangi subsidi.

Maka, Negara kita harus berpikir keras untuk tidak dapat menaikkan BBM tahun ini. Karena dampaknya sangatlah luas bagi masyarakat belum lagi dampak Ekonomi masyarakat, Pengangguran, Kemiskinan dll. Dari hal ini masyarakat Indonesia sangat terbebani apabila BBM akan bakal di naikkan pada tanggal 1 Juni 2013 nanti, ini merupakan PR besar bagi kita sebagai Agen Of Change, Sosial Control dan Iron Stock untuk terus bergerak bersama menuntaskan perubahan yang ada di Indonesia ini.

Adapun untuk solusi konkrit dari kita sebagai Agen Perubahan bagi masyarakat Indonesia yaitu:

§  Turunkan gaji pejabat tinggi Negara dan daerah/belanja birokrasi.
Pemborosan APBN melalui subsidi BBM memang melonjak di tahun anggaran 2012. Namun sebenarnya jumlah subsidi ini masih bisa tertutupi dengan anggaran lainnya, salah satunya anggaran untuk gaji pejabat Negara. Presiden SBY kini mendapat gaji sebesar USD 124.171 atau setara dengan Rp 1,1 M/tahun. Hal ini dianggap sudah cukup besar dan merupakan pemborosan anggaran Negara hanya untuk gaji Presiden. Bahkan ada niatan Pemerintah untu menaikkan gaji pejabat daerah di tahun 2013. Kasus yang pernah terjadi seperti diadakannya jabatan Wakil Menteri, terlepas dari putusan MK mengenai bertentangannya Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 terhadap UUD 1945, meskipun Pemerintah menggantinya dengan mengeluarkan PP No. 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yang kita dilihat disini adalah dari sisi penghabisan anggaran melalui jabatan Wakil Menteri. Dengan tegas kami nyatakan bahwa pengangkatan Wakil Menteri adalah pemborosan anggaran, karena bertambahnya jabatan 1 Wakil Menteri sama dengan memboroskan gaji, rumah dinas, mobil dinas, ajudan, tunjangan, retribusi, dll namun tidak ada perubahan signifikan ke masyarakat.

§  Pangkas anggaran perjalanan dinas. Selama ini dinas anggota dewan ke luar negeri seringkali tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Tidak ada bentuk konkrit dan internalisasi dari hasil dinas ke luar negeri tersebut. Sejauh ini dapat dikatakan bahwa dinas anggota dewan hanya menghabiskan anggaran APBN. Karena itu pengurangan subsidi BBM ditolak karena masih bisa ditutupi dengan anggaran dinas yang harusnya dikurangi karena tidak membuahkan hasil konkrit. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hary Akbar Azis, pada 13 September 2012, anggaran perjalanan dinas DPR tahun 2012 sebesar Rp 146 M. Hal ini terbilang cukup besar untuk takaran 560 anggota DPR, selain anggarannya yang besar juga sarat akan penyelewengan anggaran. Meskipun anggaran dinas terbilang cukup besar dan sarat akan pemborosan, anehnya tahun 2013 anggaran plesiran DPR ke luar negeri malah semakin bertambah. Menurut data dari IBC (Indonesia Budget Center), total anggaran DPR untuk plesiran ke luar negeri pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 248,12 M. Hal ini meningkat cukup signifikan. Jika memang ada hasil konkrit, maka lakukanlah transparansi perjalanan dinas kepada masyarakat.
Anggaran dinas tidak hanya diadakan pada DPR, namun juga bagi seluruh PNS. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2011 menemukan pemborosan Rp 7,2 triliun atau 40 persen dari anggaran Rp 18 triliun. Angka Rp 7,2 triliun itu sebanding dengan anggaran DPR secara keseluruhan selama 2,5 tahun. (finance.detik.com, Kamis, 13 September 2012).

§  Pemerintah harus mengembangkan program EBT (Energi Baru Terbarukan) secara konkrit. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM dalam acara FGD (Focus Group Discussion) Pusdatin ESDM, potensi EBT yang besar antara lain mini/micro hydro sebesar 450 MW, Biomass 50 GW, energi surya 4,80 kWh/m2/hari, energi angin 3-6 m/det dan energi nuklir 3 GW. Selain itu, kini Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 sedang mengembangkan EBT berupa 17% dengan komposisi Bahan Bakar Nabati sebesar 5%, Panas Bumi 5%, Biomasa, Nuklir, Air, Surya, dan Angin 5%, serta batubara yang dicairkan sebesar 2%. Hal ini harus dilaksanakan secara konkrit untuk keterbatasan energi fosil.