(Ilustrasi Kisruh Partai Golkar) |
Kisruh
yang terjadi di beberapa Partai Politik membuat resah rakyat Indonesia. Rakyat
tak terasa dampak yang baik dengan pecahnya kepemimpinan di beberapa PARPOL.
Dinamika yang tak sehat dalam berpolitik, kini publik mulai dilema dalam
menentukan arah Demokrasi Indonesia. Walaupun kondisi seperti ini belum akut
dampak permasalahannya ke konsikuen dari beberapa PARPOL. Namun, sangat
disayangkan dengan proses Politik kini semakin kacau tak karuan dikarenakan
ikut campurnya lembaga pemerintahan dalam menentukan sikap mana yang benar dan
salah.
Kultur politik yang berlarut-larut
dengan permasalahan kisruh kepimpinan, akan berdampak kepada rakyat. Para wakil
rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat kini mereka memikirkan kekuasaannya
saja bukan sebaliknya, memikirkan nasib bangsa dan rakyatnya. Dengan adanya
kisruh ini PARPOL kini di senayan lebih menyibukkan diri permasalahan Politik.
Bahwa kita ketahui bersama para Anggota DPR adalah perpanjangan tangan rakyat
untuk menyampaikan aspirasi mereka. Beberapa hari yang lalu Pemerintah sudah
menaikkan harga BBM, dengan berdalih Pemerintah untuk mengatasi melemahnya
rupiah. Hampir 5 bulan terakhir ini harga BBM di Indonesia berubah-ubah. Hal
inilah, sebenarnya yang belum tercover oleh DPR karena disibukkan dengan
masalah Internal Politik.
Apalagi Indonesia sekarang terbagi
di dua kubu yang berseberang. Ada KIH dan KMP, menjelang Pemilihan Presiden
2014 kekisruhan telah melanda internal Partai Ka’bah dan Partai Beringin, yang
bermula adanya perbedaan sikap memberikan dukungan kepada pasangan calon
presiden dan wakil presiden. Ketua umum
PPP Suryadharma Ali dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakri, ketika itu memilih
pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa lewat KMP. Namun, elit di setiap Partai
Politik itu yang ingin Partainya mendukung Jokowi Widodo-Jusuf Kalla.
Publik harus bersabar, dengan
konflik elit PARPOL ini membuat terabaikan dalam mengambil kebijakan
Pemerintah. Kisruh ini pun tak sampai di internal Partai tersebut, kini sudah
hampir masuk ke ranah Hukum sehingga sangatlah sulit untuk Rekonsiliasi dari
kisruh kepemimpinan PARPOL. Benjamin Reilly dan Per Nordlund (2008), Indonesia
tampak pas masuk ke dalam kategori states of conflict-prone politics-
Negara yang rentan dengan konflik Politik.
Konflik yang berkepanjangan ini
nantinya berdampak kepada rakyat yang menjadi tumbalnya. Loyalis para pendukung
akan adu kekuatan di masing-masing daerah sehingga stabilitas keamanan dan
keyamaan terganggu. Belum pula, dengan pengambilan kebijakan di senayan
terhadap rakyat permasalahan ekonomi, harga-harga pokok yang semakin liar, BBM
harganya yang naik turun lagi, Penegakkan Hukum yang timpang tindih, Masalah
Korupsi yang banyak di Politisir kepentingan, lemahnya Rupiah, Stabilitas
keamanan, dan Intervensi asing.
Kondisi yang prihatin saat ini,
seharusnya kisruh PARPOL bisa terselesaikan melalui Musyawarah yang elegen dan
mengutamakan kepentingan rakyat. Ke depan kalau masalah ini terselesaikan maka,
persoalan bangsa yang akut kini perlahan dengan pasti terselesaikan secara
maksimal.